PARTAI NASIONAL REPUBLIK

  Sempat vakum di dunia politik, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto kembali menunjukkan eksistensinya. Putra bungsu mantan Presiden RI Soeharto itu menggagas pembentukan partai baru, Partai Nasional Republik.
Salah seorang pendiri Nasional Republik atau Nasrep, Mayjen TNI (Purn) Edy Waluyo mengatakan, Tommy secara khusus pernah membahas gagasannya bersama sejumlah orang yang kini jadi pendiri Nasrep. “Ide awal Nasional Republik dari Mas Tommy, akhirnya kita sepakat membuat Nasrep untuk didaftarkan sebagai partai politik baru,” kata Edy saat dihubungi  di Jakarta, Sabtu (23/4/2011).
Guna memperkuat konsolidasi, Nasrep menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) Dewan Pendiri Partai di Hotel Crowne, Jakarta selama dua hari. “Ini belum dideklarasikan, kita hanya memanggil delegasi-delegasi daerah untuk membuat kesepakatan partai baru, kita buat solid dulu,” ujar mantan Ketua DPRD DKI Jakarta 1997-2002 itu.
Seperti diketahui, Tommy Soeharto sebelumnya merupakan kader Partai Golkar. Dia ikut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Golkar ke-VIII awal Oktober 2009 di Riau. Namun, dia gagal memperoleh satu suara pun dari pemilik suara di Munas Golkar.

SELAMAT KEPADA
1. Bapak Drs. Fombagidodo Manao Menjadi Ketua Partai Nasional Republik Kab. Nias Selatan
2.Bapak Lusius (Guan) Ketua Partai Nasional Republik Kota Gunungsitoli
3.Bapak Yalisokhi Laoli Ketua Partai Nasional Republik Kab. Nias
4.Ibu Insani Halawa Ketua Nasional Republik Kabupaten Nias Barat
5.Bapak Tonazro Harefa Ketua Nasional Republik Kabupaten Nias Utara

Tobasa: Sentra Bawang Merah Tobasa Sirungkungon harus di galakan

Tobasa-(Eksis)
Desa Sirungkungon, kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara, akan dijadikan sebagai sentra bawang merah untuk memasok kebutuhan bagi daerah tersebut, karena kualitasnya cukup baik.
“Pengembangan bawang merah cukup bagus di daerah ini, sebab agroklimatnya sesuai dengan syarat tumbuh yang diinginkan komoditi bernilai ekonomis tinggi, demikian dikatakan Kadis Pertanian Perikanan dan Peternakan Tobasa, Parlindungan Simanjuntak, kepada wartawan Senin (2/5) di Balige.
Parlindungan mengatakan, budi daya tanaman bawang merah menjadi skala prioritas di wilayah tersebut untuk dikembangkan sebagai komoditas utama sesuai ketetapan pemerintah pusat yang akan direlisasikan tahun anggaran 2012 mendatang.

          

Menurut Parlindungan, untuk membantu petani dalam pengembangan tanaman itu, pihaknya bernjanji memberikan bantuan bibit, setelah mereka membentuk kelompok tani yang akan dibina dengan teknik budidaya, sehingga tanaman bisa berproduksi secara optimal, “terangnya.


Pada kesempatan terpisah, Manurung, kepala desa Sirungkungon, menyebutkan, penduduk didaerahnya selain mencari nafkah sebagai nelayan, sebagian besar juga merupakan petani bawang merah, dan hasil tanaman dari daerah tersebut memiliki mutu yang bagus, sehingga diminati banyak konsumen.
Ia mengatakan, meski desanya terpencil dan hanya bisa dicapai dengan naik kapal melalui danau Toba, wilayah tersebut pernah memiliki peran cukup besar dalam memasok kebutuhan bawang merah yang dipasarkan di daerah Samosir.

Sumut : Sebagai Plt Gubernur, Sumut Gatot Pujo Nugroho Berwenang Mutasi Pejabat

Plt Gub. Sumtara Utara, Gatot Pujo Nugroho

Medan-(Eksis)
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho berwenang memutasi pejabat di jajaran Pemprov Sumut sesuai Keppres Nomor 15/P Tahun 2011, dimikian dikatakan Pakar Hukum Tata Negara Afrizon SH MH kepada wartawan (14/04) di Medan.
Afrizon menatakan, secara hukum, Plt Gubernur Sumut mempunyai kewenangan memutasi pejabat di Pemprov Sumut. Namun, karena jabatan Plt bersifat sementara dan menunggu vonis tetap Gubernur Sumut, maka secara teknis kebijaksanaan yang sifatnya khusus yakni memutasi pejabat, Plt Gubernur Sumut harus berkoordinasi dengan Kemendagri, “terangnya.
Sebab hasil kebijakan mutasi tersebut kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Sumut bila dalam perjalanan hukumnya Gubernur Sumut tak terbukti bersalah dan tidak dijatuhi vonis serta kembali menjadi Gubernur Sumut, “terang Afrizon.
Menurut Afrizon, jika Plt Gubernur Sumut tidak dapat mempertanggungjawabkan pemutasian pejabat yang sebelumnya diangkat Gubernur Sumut, maka kebijakan Plt Gubernur Sumut tersebut dapat juga dapat dikenai sanksi pidana. Artinya, Plt Gubernur Sumut dalam memutasi pejabat yang sebelumnya diangkat Gubernur Sumut Syamsul Arifin, juga harus mempunyai alasan kuat dan pejabat yang dimutasi terbilang mempunyai kesalahan yang sifatnya final.

Dinas Perhubungan Adakan Razia di 12 Jembatan Timbang

Medan (Eksis)
Kadis Perhubungan Sumut Rajali membenarkan jajaranya melakukan razia besar besaran di 12 jembatan timbang terhadap teruk dan barang yang melebihi tonase hal itu menjawab pertanyaan wartawan di kantornya, setelah mengadakan sosialisasi dengan jajaran Dinas Perhubungan dan pengusaha angkutan, tadi malam.
                                                           
 Kata Rajali, surat yang disebarkan ke jajaran pemilik dan pengusaha angkutan sebagai sosialisasi kepada mereka. “Jadi, kalau masih juga ditemukan membandel, pasti ada tindakan sesuai prosedur hukum,” ujar Kadishub Sumut. Demikian juga petugas jajaran jembatan timbang diingatkan agar jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain.

Tapteng : Calon Wakil Bupati Syukran dan Maskur Berdamai

“Memang klien kita sudah berdamai dengan Bapak Maskur Simatupang selaku pelapor. Pihak Maskur juga bersedia mencabut pengaduannya dan mencabut perkara tersebut. Surat perdamaian itu sudah kita serahkan ke penyidik Polres Sibolga Kota Kamis, 28 April kemarin, untuk dipelajari,” terang Humala.


  Kuasa Hukum H Syukran J Tanjung SE, Humala Simangunsong SH MHum menyatakan kliennya telah berdamai dengan Maskur Simatupang. Perdamaian itu telah dituangkan dalam surat perdamaian bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta sejumlah saksi.
Disinggung kondisi Syukran yang masih ditahan di Lapas Sibolga, Humala mengaku bahwa kliennya itu dalam keadaan sehat. “Kami sering diskusi dengan beliau khususnya di bidang hukum, karena beliau tidak tahu hukum,” katanya.

Deli Serdang : SD N 101767 Terlantar

Lubuk Pakam (SKN)
Kurang terawatnya gedung sekolah itu, terlihat dari kondisi cat ditembok ruang kelas kusam serta atap seng sudah mulai berkarat termakan usia. Tidak terlihat kwalitas unggul dari gedung sekolah yang didepanya terdapat kantor Camat Percut Sei Tuan itu.


Padahal Bupati Deli Serdang Amri Tambunan melalui programnya konsep ”Cerdas” yang selalu diagung-agungkanya itu di luar kenyataan. Kondisi itu diperparah dengan keberadaan ruang kamar Mandi, Cuci, Kakus (MCK) sekolah. Lokasi, MCK hanya dipisahkan pintu.
 Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri 101767 Jalan Besar Tembung, Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan kurang terawat. Diduga penyebabnya karena rencana tukar guling atau ruislag terhadap gedung itu gagal dilakukan.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemkab Deli Serdang Idris, saat dikonfirmasi wartawan, mengatakan SDN 101767 belum pernah memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik.

Taput : Polres Tangkap Jurtul Togel

Taput-(SKN) Polres Tapanuli Utara, sore tadi, menangkap sejumlah pelaku judi yang dikenal sebagai Toto gelap atau Togel. Kasat Serse Polres Taput AKP Josua Tampubolon, Rabu (4/5) mengutarakan pihaknya menangkap enam pelaku Togel di jajaran Polres Taput.  Mereka adalah RS, (penulis), 56, warga Desa Parbubu Pea, Kecamatan Tarutung. Barang bukti berupa dua lembar kertas yang berisikan nomor tebakan Togel, satu lembar rekap yang berisikan rekab, satu buah HP merek Nokia, uang sebanyak Rp70.000. Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Desa Sait Ni Huta, Kec. Tarutung. RN, (pengumpul rekab), warga Desa Aek Siancimun, Kecamatan Tarutung. BB uang tunai sebesar Rp20.000 ditangkap di Aek Sian Cimun, Kec. Tarutung.

Nias: 18 Pejabat Disdik Kabupaten Nias Dipanggil Kejari

 Nias (SKN)
Adanya Penyelewengan  DAK TA 2007 di 82 sekolah Kabupaten Nias Rp 20,5 miliar, beberapa  pejabat Dinas Pendidikan dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli. Kasi Pidana Khusus Noverius Lombu SH ,  mengatakan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada pejabat di Kabupaten Nias  yang mengelola dana DAK TA 2007.

 
“Kita akan melakukan pemeriksaan keterlibatan pihak-pihak yang dirasa paling bertanggung jawab dalam pengelolaan DAK Pendidikan TA. 2007  berdasarkan laporan yang diterima pihak kejaksaan dan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2008 yang diduga kuat ada indikasi perbuatan melawan hukum dengan menyalahkan wewenang menyalurkan DAK Pendidikan kepada 82 Sekolah penerima bantuan Pemerintah Pusat yang penyalurannya telah diatur dalam Permendiknas No.5 tahun 2007,” katanya.

Dalam Permendiknas No 5 tahun 2007 sudah sangat jelas bahwa petunjuk teknis pengelolaan DAK sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komite Sekolah dan staf Dewan Guru, akan tetapi dalam pelaksanaan DAK 2007 senilai Rp 20,5 miliar pihak sekolah hanya sebagai lambang dengan menyiapkan SPJ yang telah disiapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dan ada unsur pemaksaan kepada Kepala Sekolah ketika melakukan sosialisasi DAK 2007 agar buku-buku Perpustakaan dan alat peraga Pendidikan masing-masing Rp 100 juta setiap sekolah penerima bantuan diadakan langsung oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Nias melalui rekanan Toloni Zaluchu.

Gunung Sitoli: Sekolah Tanpa Dinding dan Lantai Di SMP Neg IV Idanogawao

Gunung Sitoli
Tanpa dinding. Tanpa lantai. Semuanya serba adanya. Meski begitu, semangat dan tak pernah pudar. Mereka tetap tak putus mengejar cita-cita meski harus belajar tanpa meja dan berdesak-desakan dalam ruang kelas yang sempit.
 Inilah yang dirasakan  para siswa SMP Negeri IV Idanogawao, Gunung Sitol, Nias. Ruang kelas mereka hanya beratapkan daun nipah, berlapis dinding kayu, dan beralaskan tanah. Tergelincir akibat becek sudah sering dirasakan.

Kemarin, 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional dirayakan. Hari yang seharusnya juga dirayakan para siswa ini. Sayang jangankan merayakannya, memiliki gedung sekolah yang layak pun mereka tak bisa.(BOG)

Taput :Warga Tanam Pohon Pisang

TARUTUNG -( SKN)
 Puluhan warga Kecamatan Siatasbarita, Kabupaten Tapanuli Utara, nekad menanam pohon pisang di badan Jalan Lintas Sumatera Tarutung-Sipirok, tepatnya di Desa Sangkaran,
Km 5,5.

“Ini sebagai bentuk kekecewaan kami atas minimnya perhatian pemerintah untuk perbaikan jalan yang rusak. Disekitar ini sering terjadi kecelakaan. Sudah dua tahun kondisi jalan ini dibiarkan berlubang. Apalagi jika hujan bagaikan kubangan kerbau,” kata A Simorangkir, 32.

Diungkapkan, mobil truk  yang sedang melintas mengalami pecah ban di jalan yang rusak sehingga melemparkan batu krikil yang ada pada ruas jalan ke atap rumah warga.

Warga meminta instansi terkait segera melakukan perbaikan. Masyarakat di sini sudah sering memperbaiki jalan  ini dengan menutupi sejumlah lubang dengan batu dan tanah agar kendaraan yang melintas tidak terperosok. Namun tak lama kemudian rusak lagi akibat hujan.

“Kami sengaja menanam pohon pisang di jalan ini agar pemerintah daerah tidak tutup mata. Kami tidak mau kecelakaan terjadi di daerah ini dan terpaksa berurusan dengan pengendara yang mengalami korban akibat parahnya kerusakan ruas jalan ini,” ujar warga.

Medan: Kodam I/BB: Al-Iklhas properti Denhubdam

(Istimewa) MEDAN - Pihak Kodam I/Bukit Barisan menyanggah bahwa Mesjid Al-Ikhlas di Jalan Timor Medan, merupakan milik publik. Asisten Logistik Kasdam I/Bukit Barisan Kolonel Arm Broto Guncahyo menjelaskan, mesjid yang dibangun sejak tahun 1975 merupakan milik Detasemen Perhubungan Kodam (Denhubdam) yang markasnya telah berpindah ke kawasan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang. "Awalnya, mesjid yang dulunya hanya sebuah musholla itu dibangun untuk proses pembinaan mental di jajaran prajurit Denhubdam," ujar Broto, sore tadi. Dilanjutkannya, seiring perjalanan waktu, musholla itu diperbesar dan menjadi sebuah mesjid dan jamaahnya bukan hanya prajurit Denhubdam semata, tetapi juga masyarakat. Disebabkan telah beralih ke kawasan Namurambe, bekas areal markas Denhubdam yang berada di Jalan Timor itu diruislag ke PT Gandareksa Mulya dengan opsi pengosongan lahan untuk menjadi lokasi pembangunan. Proses ruislag itu telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes TNI-AD dan Kementerian Keuangan. Disebabkan adanya opasi pengosongan lahan itu, pihaknya bermaksud membongkar Mesjid Al-Ikhlas yang merupakan milik Denhubdam dan berada di areal tersebut. Sebagai gantinya, PT Ganda reksa Mulya telah membangun musholla baru di Markas Denhubdam yang baru di kawasan Namurembe agar pembinaan mental prajurit tetap dapat dilakukan. Sedangkan sebagai kompensasi bagi masyarakat, pihaknya mengembangkan Musholla Al-Abrar yang berlokasi di Jalan Gaharu Medan atau sekitar 150 meter dari Mesjid Al-Ikhlas.

Medan : Garagara Rahudman Harian Top Kota Tutup

---

Rahudman dan istri

Sabtu, 30 April 2011 | 20:20:58
MBA-MEDAN | Harian Top Kota diduga korban tekanan oknum tertentu. Indikasinya, diduga terkait pemberitaan penganiayaan sadis yang dialami Musfar. Soalnya orang yang menganiaya tak lain adalah pejabat nomor satu di Kantor Walikota Medan, Rahudman Harahap.

Sehari setelah dianiaya Rahudman di rumah Dinas Walikota Medan di Jalan Sudirman, Musfar disiram pakai soda api oleh dua orang tak dikenal (OTK).
Kasus ini kemudian dilaporkan istri Yusfar ke Polresta Medan.

Kapoltabes sendiri saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (29/4) malam, menegaskan kalau personilnya telah membentuk tim khusus mengejar pelaku penyiraman Musfar dengan soda api. Dan, menyelidiki siapa dalang penganiayaan berat hingga dirawatnya Musfar secara intensif dan disebut butuh operasi sebanyak 10 kali.

Soal tutupnya Harian Top Kota disebabkan keberanian semua kru membongkar kasus ini, diinformasikan resmi sejak Minggu (1/5). Atas perintah pimpinan umum koran tersebut, malam ini segenap karyawan/karyawati Harian Top Kota rapat di kantor mereka di Jalan HM Yamin Medan.

"Sesuai perintah pimpinan, sejak besok Harian Top Kota dinyatakan tutup," terang sumber layakn dipercaya.

Memang, akibat pemberitaan soal penganiayaan berat yang dialami Musfar, petinggi redaksi Harian Top Kota nyaris tak lepas dari ancaman. Sejumlah rekan baik sesama jurnalis maupun di instansi Pemko Medan, meminta pimpinan redaksi koran paling berani di Sumut itu untuk hati-hati. Hal yang sama, dibenarkan pimpinan redaksi medankoma.com, Hasiholan Siregar.

"Telepon gelap pakai private number udah nggak kehitung. Mulai ancaman halus meminta saya hati-hati, sampai mengatakan satu peluru senjata api harganya masih terjangkau dan sebagainya," kata Hasiholan yang ditemui di tempat terpisah.

Ditanya apakah ancaman keselamatan jiwa ini telah dilapor ke polisi, kata Hasiholan, sepertinya akan mempersulit diri sendiri. Apalagi yang dilaporkan juga pakai nomor tak dikenal. Hanya saja, kata dia, indikasi ancaman datang dari orang suruhan siapa akan dicari lebih tahu.

"Kita serahkan sama Allah aja," pungkasnya